Cendawan.id, JAMBI – Sungai Batanghari bukan sekadar bentangan air yang membelah Provinsi Jambi. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini merupakan urat nadi kehidupan yang selama ratusan tahun menghidupi masyarakat. Dari aliran sungai inilah warga memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah sebagai nelayan, menopang sektor pertanian, hingga menjadi sumber air baku yang diolah PDAM untuk memenuhi kebutuhan jutaan masyarakat di berbagai daerah. Namun kini, denyut kehidupan itu berada dalam ancaman serius.
Maraknya dugaan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Batanghari, khususnya di wilayah Kabupaten Tebo, menjadi perhatian besar berbagai kalangan. Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas ilegal biasa. Dampaknya telah menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem sungai, ancaman terhadap sumber air baku PDAM, hingga potensi gangguan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan berbagai laporan dan sorotan publik, aktivitas PETI diduga masih berlangsung menggunakan ratusan rakit tambang di sejumlah titik aliran sungai. Aktivitas pengerukan dasar sungai yang terus berlangsung menyebabkan sedimentasi meningkat, air menjadi keruh, dan berpotensi menimbulkan pencemaran yang semakin sulit dikendalikan.
Kerusakan tersebut memicu efek berantai. Ketika sungai dikeruk tanpa kendali, habitat ikan dan biota air terganggu. Sempadan sungai mengalami kerusakan, vegetasi penahan erosi hilang, dan keseimbangan ekosistem perlahan rusak. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi kawasan yang rentan mengalami degradasi lingkungan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap sumber air baku PDAM. Air Sungai Batanghari menjadi sumber utama pengolahan air bersih bagi masyarakat. Ketika kualitas air menurun akibat tingginya kekeruhan dan sedimentasi, instalasi pengolahan air harus bekerja lebih keras.
Konsekuensinya tidak sederhana. PDAM membutuhkan biaya operasional yang lebih besar untuk melakukan proses penjernihan air. Penggunaan bahan kimia pengolahan meningkat, perawatan instalasi menjadi lebih mahal, dan risiko gangguan distribusi air bersih semakin tinggi. Pada akhirnya, masyarakatlah yang berpotensi menanggung dampak tersebut, baik dalam bentuk menurunnya kualitas layanan maupun meningkatnya biaya penyediaan air bersih.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan bahwa Sungai Batanghari merupakan aset kehidupan yang tidak tergantikan bagi masyarakat Jambi sehingga harus dijaga bersama dari segala bentuk kerusakan.
“Sungai Batanghari bukan hanya sumber air, tetapi juga sumber ekonomi, sumber pangan, dan penopang kehidupan masyarakat dari hulu hingga hilir. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan aktivitas PETI terus merusak ekosistem sungai yang menjadi tumpuan hidup jutaan warga,” tegas Ivan Wirata.
Politisi Partai Golkar itu menilai persoalan PETI harus ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan karena dampaknya bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam sumber air baku PDAM yang digunakan masyarakat setiap hari.
“Kalau kualitas air Sungai Batanghari terus menurun akibat sedimentasi dan pencemaran, maka biaya pengolahan air bersih akan semakin besar. Pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya. Jangan sampai rakyat harus menanggung biaya lebih mahal karena sumber air kita tidak dijaga dengan baik,” ujarnya.
Menurut Ivan, penanganan PETI tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Persoalan ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tebo, Polda Jambi, Polres Tebo, Kejaksaan, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Balai Wilayah Sungai, PDAM, tokoh adat, tokoh agama, perguruan tinggi, organisasi lingkungan, media massa, hingga masyarakat harus bersatu dalam langkah yang sama.
“Penegakan hukum harus menyentuh akar persoalan. Bukan hanya pekerja di lapangan, tetapi juga pemodal, penadah, pemasok logistik, dan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Negara harus hadir secara utuh agar persoalan ini tidak terus berulang,” katanya.
Sebagai legislator yang memiliki latar belakang teknis di bidang infrastruktur dan sumber daya air, Ivan juga mendorong pengawasan kualitas air dilakukan secara berkala serta perlindungan terhadap kawasan intake PDAM yang menjadi sumber air baku masyarakat.
“Kita perlu memastikan kualitas air Sungai Batanghari terus dipantau. Uji laboratorium terhadap air, sedimen, maupun kandungan bahan berbahaya harus dilakukan secara rutin dan terbuka kepada publik. Ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah mitigasi yang tepat,” jelasnya.
Ivan menambahkan bahwa penanganan PETI harus tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Kita harus tegas terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga harus memikirkan solusi bagi masyarakat. Pemerintah perlu membuka akses lapangan kerja, memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya agar masyarakat memiliki alternatif penghidupan yang legal dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Langkah awal yang dinilai mendesak adalah pembentukan operasi terpadu dan berkelanjutan di kawasan rawan PETI. Operasi tidak boleh bersifat insidental atau hanya dilakukan ketika isu ini menjadi sorotan publik. Diperlukan patroli sungai secara rutin, pendirian pos pengawasan permanen, pemetaan lokasi aktivitas PETI, penyitaan rakit dan alat tambang ilegal, serta pengawasan ketat terhadap jalur distribusi hasil tambang.
Selain itu, pengujian kualitas air, sedimentasi, dan kandungan bahan berbahaya harus dilakukan secara berkala serta hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dari Sungai Batanghari yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Upaya penegakan hukum juga harus berjalan beriringan dengan program pemulihan lingkungan. Rehabilitasi sempadan sungai, penanaman kembali vegetasi penahan erosi, perlindungan kawasan intake air baku PDAM, normalisasi titik-titik yang mengalami kerusakan, serta penguatan pengawasan lingkungan harus menjadi agenda prioritas lintas instansi.
Sebab sesungguhnya, biaya untuk mencegah kerusakan sungai jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan sungai yang telah rusak parah. Jangan sampai masyarakat Jambi suatu hari nanti harus membeli air bersih dengan harga yang semakin mahal karena sumber airnya dibiarkan rusak hari ini.
Di sisi lain, ancaman terhadap kesehatan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Air yang tercemar dapat memicu berbagai persoalan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang masih bergantung langsung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Jika pencemaran terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat, generasi mendatang berpotensi mewarisi sungai yang kehilangan fungsi ekologis dan sosialnya.
Sungai Batanghari telah memberi kehidupan bagi generasi demi generasi. Sungai ini adalah warisan yang harus dijaga, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan.
“Biaya mencegah kerusakan jauh lebih murah daripada biaya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Mari kita selamatkan Sungai Batanghari bersama-sama. Karena jika sungai ini rusak, yang hilang bukan hanya lingkungan, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang,” pungkas Ivan Wirata.
Ketika air sungai mulai kehilangan kejernihannya, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan hidup. Yang ikut terancam adalah kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi daerah, ketahanan air bersih, dan masa depan generasi mendatang.
Karena itu, persoalan PETI harus menjadi gerakan bersama. Tegakkan hukum secara adil, lindungi sumber air baku PDAM, pulihkan lingkungan, dan hadirkan solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (MRP)
Discussion about this post