Cendawan.id, JAMBI — Provinsi Jambi memiliki modal besar untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Dengan luas perkebunan sawit lebih dari 1 juta hektare dan sekitar 79 pabrik pengolahan CPO yang tersebar di berbagai wilayah, sektor ini menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah di dalam daerah. Dalam Briefing Hilirisasi Subsektor Perkebunan Sawit Provinsi Jambi, disebutkan sekitar 80 persen CPO Jambi masih dijual dalam bentuk mentah, sementara industri pengolahan produk turunannya belum berkembang secara optimal.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi harus menciptakan ekosistem industri yang menghubungkan perkebunan, petani, industri pengolahan, tenaga kerja hingga pasar.
“Jambi jangan hanya menjadi daerah penghasil bahan baku. Kita harus mulai mengubah pola dari menjual CPO menjadi menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Tetapi proses itu harus dirancang agar petani sawit juga ikut memperoleh manfaat,” ujar Ivan, Minggu (20/9/26).
Bang Ivan Wirata (BIW) menyebut, Jambi memiliki sejumlah modal strategis untuk mempercepat hilirisasi. Selain luas perkebunan dan ketersediaan bahan baku, terdapat Kawasan Industri Kemingking di Muaro Jambi seluas sekitar 2.150 hektare yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Kawasan tersebut juga memiliki sejumlah dukungan infrastruktur, antara lain kedekatan dengan Bandara Sultan Thaha Saifuddin, jaringan pipa gas serta pasokan listrik. Dalam rencana pengembangannya, kawasan ini ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dari CPO ke Produk Bernilai Tambah
BIW mengatakan hilirisasi sawit harus diarahkan pada pengembangan berbagai produk turunan, bukan hanya biodiesel.
Dalam kajian tersebut, produk hilir sawit dikelompokkan antara lain menjadi oleofood, seperti margarin, shortening dan bahan pengemulsi pangan; oleochemical, seperti surfaktan, sabun, deterjen, sampo, biolubrikan dan bioplastik; serta biofuel, termasuk biodiesel dan produk energi berbasis sawit lainnya.
“Rantai industrinya harus diperpanjang di Jambi. Kalau bahan baku tersedia, kawasan industrinya ada, maka yang perlu kita pastikan adalah bagaimana investasi pengolahannya benar-benar terealisasi dan menghasilkan produk akhir,” katanya.
Salah satu proyek yang masuk dalam peta jalan hilirisasi adalah rencana pembangunan pabrik biodiesel berkapasitas sekitar 0,33 juta kiloliter. Proyek tersebut tercantum dalam Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis periode 2025–2029.Menurut Ivan, rencana tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
“Kita perlu memastikan roadmap itu diterjemahkan menjadi investasi nyata. Pemerintah daerah harus memberikan kepastian perizinan, infrastruktur, pasokan bahan baku dan kemitraan sehingga investor memiliki kepastian untuk masuk,” ujarnya.
Petani Jangan Hanya Menjadi Pemasok
Ivan juga menyoroti posisi petani swadaya dalam agenda hilirisasi. Menurutnya, keberhasilan industri hilir tidak cukup diukur dari bertambahnya investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari sejauh mana petani masuk dalam rantai nilai. Ia mendorong agar pola kemitraan antara koperasi atau kelompok tani dengan industri pengolahan diperkuat, termasuk membuka peluang kepemilikan atau keterlibatan petani dalam unit pengolahan.
“Petani jangan hanya berhenti sebagai pemasok TBS. Kalau memungkinkan, mereka harus masuk dalam skema kemitraan, koperasi, bahkan kepemilikan pada unit pengolahan. Dengan begitu nilai tambah yang tercipta dari hilirisasi bisa dirasakan sampai tingkat petani,” katanya.
Ia juga menilai digitalisasi rantai pasok penting untuk memperkuat transparansi harga, efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik.
Tantangan Investasi dan SDM
Di sisi lain, hilirisasi sawit Jambi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum terealisasinya investasi hilir dalam skala yang sesuai dengan besarnya potensi bahan baku.
Kapasitas petani swadaya dalam mengolah sawit menjadi produk turunan juga masih terbatas. Karena itu, Ivan menilai kebijakan hilirisasi harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Karena itu, pendidikan vokasi harus disiapkan sejak sekarang, terutama di sekitar kawasan industri. Jangan sampai industrinya hadir, tetapi tenaga kerja lokal belum siap,” katanya.
Ivan juga mendorong Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat penyederhanaan perizinan, memastikan kepastian pasokan bahan baku, memperkuat infrastruktur pendukung serta membangun kemitraan formal antara petani dan calon investor.
Menurutnya, hilirisasi sawit harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan jangka panjang yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, petani, perguruan tinggi dan masyarakat.
“Target akhirnya bukan sekadar berapa banyak pabrik yang dibangun, tetapi berapa besar nilai tambah yang tinggal di Jambi, berapa banyak lapangan kerja tercipta dan seberapa besar manfaatnya kembali kepada petani,” tutup BIW. (MRP)
Discussion about this post