Pendidikan Jambi Menuju Transformasi: DPRD Soroti ATS, Numerasi, dan Akses Disabilitas

Cendawan.id, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar peningkatan kinerja sektor pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya persentase capaian program dan serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh peserta didik, guru, sekolah, dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ivan Wirata menanggapi Matriks Komprehensif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025, yang menunjukkan sejumlah capaian positif sekaligus tantangan strategis yang masih perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan data LKjIP, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengelola anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,348 triliun, dengan dukungan 111 pegawai dinas/UPTD, 5.729 guru SMA, 4.338 guru SMK, 449 guru SLB, serta total 3.282 tenaga kependidikan yang melayani 288 satuan pendidikan, terdiri atas 164 SMA Negeri, 108 SMK Negeri, dan 16 SLB Negeri.

Pada capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal tahun 2025, rata-rata realisasi kinerja mencapai 103,03 persen, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 11,08 persen. Sementara berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, capaian berada pada angka 96,19 persen, dengan efisiensi anggaran sebesar 0,72 persen.
Menurut Ivan Wirata, capaian tersebut patut diapresiasi sebagai modal awal untuk mempercepat transformasi pendidikan di Provinsi Jambi.

“Pendidikan adalah investasi paling berharga bagi masa depan generasi Jambi. Kita harus memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya selesai pada angka capaian dan serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Ivan.

Penanganan Anak Tidak Sekolah Jadi Prioritas

Pada aspek akses pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun tercatat mencapai 74,39 persen, dengan capaian kinerja sebesar 102,88 persen terhadap target. Sementara APS anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun mencapai 64,54 persen, dengan realisasi capaian 95,16 persen. Meski demikian, Ivan menilai persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani secara kolaboratif.

Berdasarkan evaluasi LKjIP, terdapat beberapa persoalan strategis yang masih dihadapi, antara lain masih adanya anak tidak sekolah akibat putus sekolah, lulus namun tidak melanjutkan pendidikan, maupun belum pernah bersekolah. Selain itu, angka partisipasi anak disabilitas masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, penyelesaian ATS tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan.

“Data ATS harus diverifikasi sampai tingkat desa dan kelurahan. Harus dibedakan antara anak putus sekolah, anak lulus tidak melanjutkan, dan anak yang belum pernah sekolah. Setelah itu baru dilakukan intervensi yang tepat, baik melalui sekolah formal, pendidikan kesetaraan, bantuan biaya pendidikan, transportasi, maupun pendampingan keluarga,” tegasnya.

Dinas Pendidikan sendiri telah melaksanakan sejumlah program, antara lain pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, bantuan pendidikan DUMISAKE, serta pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Bukit Murau di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun.

SMK Harus Menjadi Pusat Lahirnya Wirausahawan

Dalam bidang pendidikan vokasi, capaian kualitas lulusan SMK menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tingkat penyerapan lulusan SMK mencapai 86,86 persen, kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan mencapai 83,06 persen, sedangkan tingkat kompetensi lulusan tercatat sebesar 64,79 persen.
Secara keseluruhan, indikator kualitas lulusan SMK mencapai realisasi 107,28 persen dari target. Namun demikian, Ivan menilai keberhasilan SMK tidak boleh hanya diukur dari jumlah lulusan yang bekerja.

“SMK harus menjadi pintu masuk dunia kerja sekaligus pusat lahirnya wirausahawan muda. Penguatan LSP-P1, Bursa Kerja Khusus, teaching factory, magang industri, guru produktif, dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri harus menjadi prioritas,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan pendidikan vokasi harus diarahkan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kesesuaian pekerjaan dengan bidang keahlian, serta peningkatan jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Literasi Meningkat, Numerasi Masih Menjadi Tantangan

Pada aspek kualitas hasil belajar, capaian rata-rata indikator mencapai 102,89 persen. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi masih memerlukan perhatian serius. Data literasi menunjukkan capaian sebagai berikut:
SMA: 71,91 persen
SMK: 67,61 persen
SDLB: 56,00 persen
SMPLB: 77,89 persen
SMALB: 45,12 persen
Sementara capaian numerasi tercatat:
SMA: 60,79 persen
SMK: 60,60 persen
SDLB: 41,05 persen
SMPLB: 98,85 persen
SMALB: 36,91 persen

Adapun indeks iklim keamanan sekolah mencapai 89,29 persen, indeks kebinekaan pada satuan pendidikan mencapai 87,79 persen, sedangkan indeks inklusivitas pendidikan tercatat di atas 88 persen. Menurut Ivan, program penguatan literasi, numerasi, pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial harus lebih diarahkan pada sekolah-sekolah yang memiliki capaian Rapor Pendidikan rendah.

“Jangan semua sekolah diperlakukan sama. Intervensi harus berbasis masalah. Sekolah yang numerasinya rendah harus mendapatkan pendampingan khusus, demikian pula sekolah yang menghadapi persoalan keamanan dan perundungan,” ujarnya.

Penguatan Guru dan Sekolah Inklusif
Dalam aspek sumber daya manusia pendidikan, capaian indikator guru dan tenaga kependidikan mencapai 105,21 persen. Pengangkatan 1.140 PPPK Guru pada tahun 2025 dinilai turut memperkuat pelayanan pendidikan di SMA, SMK, dan SLB.

Namun demikian, DPRD menilai masih diperlukan pemerataan distribusi guru berdasarkan kebutuhan riil, terutama untuk guru produktif SMK, guru SLB, guru bimbingan konseling, laboran, pustakawan, serta tenaga administrasi sekolah. Ivan juga menegaskan pentingnya penguatan pendidikan inklusif melalui peningkatan jumlah sekolah luar biasa, guru pendamping khusus, sarana aksesibilitas, alat bantu pembelajaran, serta dukungan transportasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Harus Diperkuat

Di bidang pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencapai 106,33 persen dari target kinerja. Meski demikian, DPRD mendorong agar pelayanan terus diperbaiki melalui digitalisasi layanan, transparansi informasi, dan penguatan kanal pengaduan masyarakat. Sementara itu, aspek akuntabilitas kinerja masih menjadi perhatian karena nilai SAKIP tahun 2025 belum tersedia. Ivan meminta agar penyusunan LHE SAKIP segera dituntaskan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta hasil pembangunan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut tahun 2026, DPRD mendukung sejumlah agenda prioritas yang telah disiapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, antara lain integrasi data ATS, peningkatan sarana pendidikan terutama laboratorium dan USB, penguatan teaching factory SMK, pendampingan berbasis Rapor Pendidikan, pemerataan kompetensi guru, serta percepatan penguatan akuntabilitas kinerja.

“Keberhasilan pendidikan bukan hanya soal angka capaian. Yang paling penting adalah memastikan setiap anak di Jambi memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, setiap guru mendapat dukungan yang memadai, dan setiap sekolah mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, inklusif, serta berdaya saing,” pungkasnya. (MRP)