Cendawan.id, JAMBI – Demonstrasi yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi di halaman DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026), tidak berakhir dengan ketegangan. Sebaliknya, aksi tersebut menjadi ruang demokrasi yang mempertemukan suara mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pimpinan DPRD dalam sebuah dialog terbuka yang berlangsung hangat, kritis, namun tetap penuh rasa saling menghormati.
Dialog dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, didampingi Wakil Ketua I Ivan Wirata, Wakil Ketua II Samsul Riduan, dan Rusli Kemal Siregar. Sejumlah perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat turut menyampaikan pandangan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menjelaskan alasan dirinya turun langsung menemui massa aksi sebelum dialog dimulai. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena melihat situasi di lapangan yang diwarnai kehadiran emak-emak pekerja serta penerima manfaat Program MBG yang juga ingin menyampaikan aspirasi mereka.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mendengar semua suara. Saat itu saya melihat situasi yang harus dijaga agar tetap kondusif. Ada ibu-ibu pekerja dan penerima manfaat Program MBG yang juga ingin menyampaikan harapan mereka. Semua memiliki hak yang sama untuk didengar,” ujar Ivan.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan dirinya tetap berdiri mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah yang diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurut Ivan, dukungan terhadap sebuah program tidak berarti menutup ruang kritik. Justru pengawasan publik menjadi bagian penting agar tujuan program benar-benar tercapai.
“Saya mendukung penuh Program MBG. Bahkan saya siap pasang badan apabila program ini dijalankan dengan prinsip zero korupsi, zero markup, dan efisiensi anggaran yang tidak mengurangi kualitas gizi makanan. Program yang baik harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ivan menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG merupakan sesuatu yang wajar dan diperlukan. Selama evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta, hal itu justru akan memperkuat kualitas program, bukan melemahkannya.
Di sisi lain, Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig, menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa sama sekali bukan ditujukan untuk menyerang pribadi maupun unsur pimpinan DPRD.
“Kami tidak memiliki kebencian terhadap unsur pimpinan DPRD, termasuk Bang Ivan Wirata yang sering disebut sebagai ‘Duta MBG’. Kami hadir menjalankan fungsi organisasi sebagai kontrol sosial. Kritik kami adalah bentuk tanggung jawab moral agar setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada rakyat,” kata Ludwig.
Selain GMNI, Ketua Organisasi TINDAK, Wiranto Manalu, turut menyampaikan perhatian terhadap dugaan adanya dana siluman sebesar Rp58 miliar yang menurutnya perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. Ia berharap DPRD menggunakan fungsi pengawasannya agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, memastikan bahwa semua masukan akan diterima sebagai bagian dari tugas DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Seluruh proses yang kami lakukan sudah sesuai dengan mekanisme dan SOP yang berlaku. Apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami bahas bersama seluruh anggota DPRD melalui mekanisme kelembagaan,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan. Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilainya merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi.
“Saya sepakat bahwa mahasiswa memang harus kritis dan memiliki rasa curiga terhadap setiap kebijakan pemerintah. Itulah fungsi aksi moral dan aksi sosial yang dijalankan mahasiswa. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Samsul menegaskan bahwa usulan penggunaan hak interpelasi maupun langkah-langkah politik lainnya tidak dapat diputuskan oleh unsur pimpinan DPRD semata.
“Itu harus dibahas bersama seluruh anggota DPRD. Ada mekanisme yang wajib dihormati sehingga keputusan yang diambil benar-benar menjadi keputusan lembaga, bukan keputusan individu,” jelasnya.
Di penghujung dialog, pimpinan DPRD memastikan tujuh tuntutan yang disampaikan GMNI akan menjadi perhatian serius dan akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD Provinsi Jambi. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu menjadi gambaran bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan benturan.
Ketika mahasiswa menyampaikan kritik dengan idealisme, dan wakil rakyat membuka ruang dialog dengan kepala dingin, maka yang lahir bukan sekadar perdebatan, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, semua pihak sepakat pada satu tujuan yang sama: mengawal kebijakan publik agar tetap berada di jalur yang benar, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (MRP)
Discussion about this post