Cendawan.id, JAMBI – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta TNI Angkatan Udara yang menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di Provinsi Jambi sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) selama musim kemarau 2026.
Politisi Partai Golkar yang juga merupakan legislator Dapil Muaro Jambi–Batang Hari itu menilai keputusan memusatkan operasi hujan buatan di Bandara Sultan Thaha Jambi merupakan langkah strategis dan tepat waktu untuk mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
“Kami di DPRD Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPB, BMKG, dan TNI AU yang telah bergerak cepat merespons status siaga darurat karhutla di Jambi. Langkah Operasi Modifikasi Cuaca ini sangat tepat dilakukan sebagai upaya pencegahan dini,” ujar Ivan Wirata, Senin (8/6/2026).
Menurut Ivan, operasi hujan buatan tidak hanya berfungsi menambah curah hujan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan lahan gambut yang selama ini menjadi wilayah paling rentan terhadap kebakaran.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi menjadi kawasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas.
“Kami menyambut baik fokus operasi ini yang juga menyasar pembasahan lahan gambut. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketika gambut sudah kering dan terbakar, proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, pencegahan melalui hujan buatan merupakan investasi keselamatan bagi masyarakat Jambi,” katanya.
Sebagai unsur pimpinan DPRD, Ivan juga menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendukung penuh upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan anggaran maupun regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
Ia memastikan DPRD Provinsi Jambi siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyiapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional penanganan karhutla di lapangan.
“Kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah dari sisi penganggaran maupun regulasi. Dana kedaruratan daerah harus siap digunakan dan disinergikan dengan bantuan pemerintah pusat, baik untuk operasi darat maupun dukungan helikopter water bombing jika nantinya dibutuhkan,” tegasnya.
Meski demikian, Ivan mengingatkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca bukanlah satu-satunya solusi dalam mencegah karhutla. Menurutnya, keberhasilan penanganan tetap sangat bergantung pada pengawasan dan kedisiplinan seluruh pihak di lapangan.
Untuk itu, ia meminta Satgas Karhutla, aparat penegak hukum, serta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah rawan kebakaran, termasuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.
“OMC ini merupakan benteng awal untuk mengurangi risiko kebakaran. Namun yang paling penting adalah pengawasan di lapangan. Tidak boleh ada ruang bagi oknum korporasi maupun perorangan yang membuka lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten,” ujarnya.
Selain itu, Ivan juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau tahun ini.
Ia mendorong agar kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) kembali diaktifkan sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran di tingkat desa.
“Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau BNPB semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin peristiwa kabut asap yang pernah terjadi kembali terulang karena dampaknya sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, hingga perekonomian daerah,” pungkasnya.
DPRD Provinsi Jambi sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca yang saat ini dilakukan oleh BNPB, BMKG, dan TNI AU. Selain itu, DPRD juga memastikan kesiapan dukungan anggaran daerah untuk mendukung operasional satgas di lapangan, mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menjaga lingkungan selama musim kemarau 2026. (PYI)
Discussion about this post